Potensi Kebocoran Dana Stimulus

REVIEW, 24/04. Terlepas dari perdebatan tentang siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, pertanyaan penting yang perlu diajukan kemudian adalah bagaimana kelanjutan nasib proyek infrastruktur tersebut? Tampaknya untuk proyek yang tersandung kasus korupsi, nasibnya masih belum jelas.

Tak lama setelah kasus ini mencuat, kepada media Menhub menyatakan Departemen Perhubungan akan mengevaluasi proyek itu. Jika direkomendasikan oleh daerah, tidak bertentangan dengan master plan, dan mempunyai seluruh perlengkapan untuk desain, maka proyek itu akan dilanjutkan. Namun jika proyek itu datang tanpa perencanaan, maka kemungkinan tidak akan dilaksanakan.

Dari alokasi dana sebesar Rp2,198 triliun yang diperuntukkan bagi Dephub, rencana akan didistribusikan untuk semua sektor. Namun yang terbesar adalah untuk sektor perhubungan udara dengan alokasi sebesar Rp800 miliar. Sementara sektor perhubungan laut mendapat jatah Rp600 miliar, sektor Kereta Api dikisarkan mendapat Rp400 miliar, dan Perhubungan Darat memperoleh lebih dari Rp300 miliar.

Akan tetapi sekitar sebulan yang lalu Dephub merekomendasikan pengalihan sebagian anggaran dana stimulus tersebut ke Departemen Kelautan dan Perikanan. Proyek yang dialihkan adalah pembangunan dermaga ikan yang bernilai Rp58 miliar. Pengalihan tersebut dikarenakan proyek itu dinilai lebih tepat jika dikelola DKP yang lebih menguasai masalah perikanan.

Namun sepertinya soal pengalihan ini belum akan selesai. DKP melempar kembali program stimulus fiskal senilai Rp58 miliar itu ke Dephub. DKP kemungkinan tidak bisa melaksanakan dan menyarankan untuk digunakan Dephub. Sehingga proyek pembangunan dermaga ikan ini bisa jadi tersendat pelaksanaannya mengingat sampai saat ini masih belum jelas wilayah kewenangannya. Bahkan hingga kini, lokasi pembangunannya masih belum jelas karena masih akan dicarikan lokasi yang tepat untuk dibuat dermaga ikan. Sedang untuk proyek lainnya yang menjadi tanggung jawab Dephub, sebagian sudah mulai jalan meski Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya belum keluar. 

Disisi lain desakan atas percepatan realisasi anggaran stimulus infrastruktur oleh sejumlah kalangan mulai menguat. Mengingat dampak krisis global sudah mulai dirasakan masyarakat. Pemerintah melalui Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, efektivitas dana stimulus fiskal untuk infrastruktur baru bisa dirasakan paling cepat pada Juni 2009. Ini artinya mundur dari rencana semula yang ditargetkan pemerintah, yakni April.

Upaya percepatan realisasi kucuran dana tampaknya dilakukan Dephub dengan mempersiapkan tender lebih awal. Ini dimaksudkan agar ketika DIPA nantinya sudah siap, disetujui Panitia Anggaran dan siap dicairkan, pemenang tendernya juga sudah ada. Namun jika melihat perkembangan persoalan kewenangan proyek demaga ikan yang belum tuntas hingga kini, dan disisi lain ada keharusan agar penyerapan dana terealisasi tahun ini, maka bisa memunculkan kekhawatiran jika proyek ini berjalan sebatas untuk menghabiskan anggaran.   

 

Kembali ke persoalan korupsi dan pengusutan terhadap kasus tersebut, jika mencermati perilaku anggota dewan selama ini, kita sulit percaya kasus korupsi tidak melibatkan banyak pihak. Akan tetapi jika menyimak bantahan yang disampaikan sejumlah anggota dewan yang disebut-sebut Abdul Hadi ikut terlibat dalam kasus yang menjerat dirinya, kita bisa saja menjadi ragu akan kebenaran pengakuan Abdul Hadi.

Terlebih bila melihat rekam jejak Abdul Hadi selama menjadi anggota dewan. Abdul Hadi dikenal suka membantu proyek infrastruktur di daerah asalnya, Sulawesi Selatan. Seperti diungkapkan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang dikutip Koran Tempo (4/3). Ia mengatakan, sebagai wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan, Abdul Hadi, dinilai mampu mengkomunikasikan beberapa masalah pemerintah daerah dengan pusat. Ia mencontohkan pembangunan sejumlah bandara perintis di Tana Toraja, Masamba dan Selayar, serta pembangunan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar.  

Namun satu hal yang perlu diingat, proses penyusunan anggaran tidak dilakukan sendirian. Bahkan bisa dikatakan semua pembahasan di tingkatan dewan melibatkan banyak unsur. Kondisi ini disatu sisi membuka peluang bagi munculnya kongkalikong. Untuk itu penyelidikan secara tuntas atas kasus ini harus dilakukan. KPK hendaknya memeriksa seluruh anggota panitia anggaran, anggota komisi V, dan wakil pemerintah dalam pembahasan dana tersebut, termasuk kalangan pengusaha yang akan kebagian proyek.

Kita tentu tidak ingin kasus ini berakhir seperti skandal suap yang lain yang terkesan diusut setengah hati. Dalam kasus suap pengadaan kapal patroli Dephub, misalnya, banyak anggota dewan yang lolos. Padahal terdakwa Bulyan Royan telah bernyanyi dan menyeret rekan-rekannya di Komisi Perhubungan. Begitu pula dalam skandal aliran dana Bank Indonesia ke wakil rakyat. Hanya dua politikus yang dijerat. Sementara diduga hampir semua anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004 mendapat jatah dari BI.

Berkaca dari kasus-kasus serupa sebelumnya, maka sikap tegas dan langkah cerdas KPK dalam mencari bukti-bukti korupsi sangat diperlukan. Sehingga masyarakat akan percaya bahwa upaya pemberantasan korupsi di negeri ini bukan sekadar jargon.