REVIEW, 16/6. Pasangan SBY-Boediono memasang target besar untuk menguasai perolehan suara di Jawa Timur. Bila BLT benar akan disalurkan ke keluarga miskin dua pekan menjelang pemberian suara, besar kemungkinan raihan suara mereka akan terdongkrak.
Keluarga miskin di sejumlah Jawa Timur mulai pekan ini berharap akan mendapat uang dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 300.000,-. Pelaksanaan pemberian duit hanya dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden itu dipastikan menguntungkan calon incumbent. Kota-kota itu meliputi Blitar, Madiun, Pasuruan, Malang, Ponorogo, Jember juga Pacitan. Kabarnya, BLT juga akan diberikan untuk keluarga-keluarga miskin di Bali kendati sebagian besar kepala daerah di pulau dewata itu adalah kader PDIP.
Berdasarkan temuan INFID atas hasil kajian dokumen utang negara membuktikan bahwa pembiayaan BLT berasal dari utang World Bank, ADB dan Jepang.. Sejak Desember 2004 hingga Desember 2008, Pemerintah Indonesia dan World Bank telah menandatangani lima perjanjian utang yaitu DPL 1-5. Dalam dokumen Bank Dunia disebutkan bahwa Perjanjian utang tersebut untuk melaksanakan 4 pilar penting yaitu : Pilar 1 : Stabilitas Makro Ekonomi (Macroeconomic Stability), Pilar 2 : Iklim Investasi (Investment Climate), Pilar 3 : Management Keuangan dan Anti Korupsi (Financial Management and Anti Corruption), Pilar 4 : Layanan Publik (Service Delivery). Sumber pendanaan utang ini selain dikucurkan dari World Bank, juga didukung (co-financing) oleh ADB dan pemerintah Jepang (Development Policy Support).
Masyarakat luas belum mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan pemberian BLT itu. Belum terlihat tanda-tanda bahwa dana itu telah menumbuhkan perekonomian rakyat miskin sebagaimana dimaksudkan. Pihak PDI Perjuangan menaruh kecurigaan bahwa penyaluran BLT sengaja diarahkan ke basis-basis kekuatan mereka. Dengan demikian popularitas incumbent melonjak.
Terpisah dari hal itu, di Jakarta pada Selasa, 16 Juni, sebanyak 50 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan JK-Wiranto. Deklarasi dilakukan di Posko Slipi II, Jl Ki Mangun Sarkoro, Jakarta Pusat. Deklarasi itu mengingkari pernyataan resmi DPP PAN sebagai anggota koalisi pendukung pasangan calon presiden SBY-Boediono. Dengan demikian setidak pasangan SBY-Boediono tidak bisa mengharapkan mobilisasi dukungan massa PAN dari 50 kota asal DPD itu.
Bila ditelusuri lebih jauh, kekeroposan koalisi pimpinan Partai Demokrat itu nampak amat meluas di mana-mana. Di kawasan kota-kota propinsi Jawa Tengah seperti Klaten, Temanggung, Kartosuro tugas PKS untuk mempromosikan pasangan SBY-Boediono kepada para pendukungnya terbukti tidak berjalan. Sementara sejumlah pesantren di Jawa Tengah yang seharusnya digalang oleh PKB telah terlebih dahulu berinteraksi dengan tim sukses pasangan JK-Wiranto.
Menurut pengakuan Marzuki Ali, salah seorang petinggi Partai Demokrat, pihaknya merasa sulit mengembangkan pengaruh pasangan yang diusungnya di Jawa Tengah. Mengingat ketidakefektifan koalisi maka pihaknya kini menumpukan tugas-tugas kampanye dan mobilisasi dukungan kepada tim pendukung lain yang dipimpin sejumlah pensiunan petinggi militer dan polisi.
Menjelang pemilihan umum legislative 9 April lalu, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah memutuskan untuk menunda pemberian BLT. Hasilnya terlihat cukup bagus bagi upaya PDIP membendung ekspansi Partai Demokrat.
Namun Jawa Timur adalah kasus lain, anggota Tim Sukses Megawati, Bambang Wuryanto mengakui bahwa kemungkinan PDIP unggul di Jawa Timur kecil. Popularitas pasangan SBY-Boediono yang tumbuh tajam di kantong PDIP di sana sulit dibendung. Isu yang dikembangkan bahwa pasangan itu merupakan putra daerah yang akan menjadi kebanggaan masyarakat apabila menang nampak cukup efektif bahkan sampai kota besar seperti Surabaya.
Tentu sulit memastikan seberapa besar peran BLT. Petinggi Partai Demokrat lain, Sutan Batugana mengatakan bahwa Jawa Timur adalah wilayah yang amat penting untuk dikuasai. Pasalnya propinsi itu wilayah padat penduduk dan merupakan tanah kelahiran baik SBY maupun Boediono. Sayang tim Boediono tidak memiliki kekuatan besar untuk mengembangkan pengaruh di seluruh propinsi.
